program kementerian ekonomi pada tahun 2005

program-program kementerian koperasi pada tahun 2005

Inilah peraturan yang ada pada tahun 2005 pada pasal 1 sebagai berikut :

1. Modal Awal yang harus di salurkan oleh pemerintah untuk usaha kecil menengah dalam sentra/klaster melalui koperasi simpan pinjam/unit
2. Dana Padanan adalah dana yang telah disediakan oleh ksp/usp koperasi atau pemerintah daerah atau dana pinjaman dari bank pelaksana
3. Business Development Services-Provider/ Lembaga Pengembangan Bisnis yang di sebut dengan BDS-P/LPB adalah suatu bagian dari lembaga yang memiliki usaha inti dibidang jasa layanan yang terbentuk dari yayasan,perguruan tinggi,perseroan terbatas,koperasi,cv.
4. Sentra Ukm adalah pusat kegiatan bisnis dikawasan/lokasi tertentu dimana terdapat usaha kecil dan menengah yang menggunakan bahan baku/sarana yang sama,serta memiliki prospek yg untuk dikembangkan menjadi bagian integral dari klaster dan sebagai titik masuk (entry point) dari upaya pengembangan klaster.
5. Klaster adalah jaringan industri,pihak atau lembaga yang menghasilkan teknologi,institusi yang berperan menjembatani (misalnya konsultan)  serta pembeli yang saling terhubung dalam rantai proses peningkatan nilai.
6. Bank Pelaksana adalah Bank yang telah melakukan kesepakatan bersama dangan menteri negara koperasi dan usaha kecil menengah untuk melaksanakan program perkuatan permodalan dan lembaga keuangan nya melalui penyediaan modal awal.
7. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam sesuai dengan peraturan Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usha simpan pinjam koperasi
8. Unit Pinjam Koperasi adalah unit usaha yang bergerak dibidang simpan pinjam,sebagi unit usaha  otonom dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1995
9. Penyaluran Dana Map adalah penyaluran dana Map kepada Ukm yang berada di dalam sentra
10. Penguliran dana MAP antar KSP/USP koperasi dalah perguliran dana MAP dari KSP/USP koperasi yang telah terima dana Map kepada KSP/USP koperasi lain yang belum terima dana Map sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Perguliran dana didalam KSP/USP koperasi adalah pengalihan dana Map dari usaha kecil didalam sentra yang telah menerima dana Map kepada usaha kecil lain didalam sentra.
12. Jasa atau bunga KSP/USP koperasi adalah tingkat bunga yang harus dibayar oleh usaha kecil kepada KSP/USP koperasi yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13. Rekening penampungan adalah rekening atas nama KSP/USP koperasi pada bank pelaksana yang dipergunakan untuk :
a. Menampung transfer dana Map dari kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) jakarta atas permintaan kementrian koperasi dan UKM
b. Menampung pembayaran ngsuran pokok serta angsuran jasa/bunga dari KSP/USP koperasi. 

Isi Program Koperasi yang akan dilaksanakan dan sesudah dilaksanakan pada tahun 2005- 2010 adalah sebagai berikut :

Beberapa program yang telah rutin dilaksanakan koperasi, seperti pemeringkatan koperasi di seluruh Indonesia dan penentuan Koperasi Penerima Award setiap tahunnya, diyakini tetap dapat dilaksanakan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan. Konsistensi dalam melaksanakan berbagai program kebijakan yang telah ditentukan sangat penting untuk meneruskan tujuan mengembangkan koperasi sebagai salah satu tiang perekonomian di tengah masyarakat. Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Negara Koperasi dan UKM. Untung Tri Basuki mengungkapkan, segala program yang telah berjalan selama ini tetap akan berjalan secara konsisten sebagaimana seharusnya, mengingat segala kebijakan yang telah ditetapkan tersebut, telah diatur pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah (PP) setiap tahun Kementerian Koperasi senantiasa melakukan evaluasi terhadap berbagai regulasi, seperti Peraturan Pemerintah (PP). Peraturan Presiden (Perpres). dan Peraturan Daerah (Perda) yang dianggap dapat menghambat perkembangan koperasi di tiap daerah. “Apabila kami mendapati adanya peraturan yang dirasa menghambat pertumbuhan koperasi, Upaya ini. lanjut ya, telah dilaksanakan sejak tahun 2005 dan terdapat lebih kurang 30 Perda yang dimintakan pembatalan karena dirasa menghambat pertumbuhan koperasi di daerah.

Negara Koperasi dan UKM dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010. Kementerian Koperasi dan UKM diminta agar daiam penyusunan program-program tersebut saling menunjang dan berkesinambungan dengan program-program sebelumnya. Salah satu prioritas progam Kementerian Negara Koperasi dan UKM dalam RKP Tahun 2010 adalah pemeliharaan kesejahteraan rakyat, serta penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi VI DPR, Anwar Sanusi saat memimpin Rapat Kerja dengan Menteri Negara Koperasi dan UKM, di Gedung DPR.

Selain itu, Komisi VI DPR juga meminta rincian sekaligus sandingan Pagu Anggaran Tahun 2009 dan Pagu Indikatif Anggaran Kementerian Negara Koperasi dan UKM Tahun 2010 sebesar Rp739,126 miliar. Pembahasan lebih lanjut secara komprehensif atas RKA-K/L (Rencana Kerja Anggaran Kementeri an/Lemba ga) RAPBN Tahun 2010 akan dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Kementerian Negara Koperasi dan UKM.

Kementerian Negara Koperasi dan UKM diminta mengoptimalkan kegiatan dan realisasi anggaran tahun 2009. Hal itu terkait dengan masih rendahnya serapan anggaran tahun 2009 sampai bulan Juni 2009 di Kementerian Negara Koperasi dan UKM sebesar Rpl79,004 miliar atau mencapai 23,87% dari pagu anggaran. Negara Koperasi dan UKMr Suryadhama Ali menjelaskan, sesuai dengan tema yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2010 yaitu pemulihan perekonomian nasional dan pemeliharaan kesejahteraan, mempunyai lima agenda prioritas pembangunan nasional. Salah satunya, pemeliharaan kesejahteraan rakyat, serta penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial. Di samping program prioritas nasional, Kementerian Negara Koperasi dan UKM menyusun juga program sektoral kementerian.

Total pagu anggaran Kementerian Negara Koperasi dan UKM pada tahun anggaran 2009 sebesar Rp 749,764 miliar. Realisasi per tanggal 27 Juni 2009 sebesar Rp l79,004 miliar atau 23,87% dari total pagu anggaran. Salah satu rinciannya adalah anggaran pusat sebesar Rp 511,815 miliar, terealisasi sebesar Rp l40,470 miliar atau 27,45%.

Sedangkan, anggaran stimulus fiskal tahun 2009 sebesar Rp lOO miliar dipergunakan untuk membangun 91 unit pasar tradisional di 86 kabupaten/kota dan 12 sarana PKL (Pedagang Kaki Lima) di 13 kabupaten/kota di 32 provinsi. Untuk program stimulus fiskal tahun 2009, secara umum tidak terdapat masalah dalam pelaksanaannya. Hanya saja ada beberapa daerah memerlukan penyesuaian nomenklatur yang tercantum dalam DIPA akibat perubahan struktur SKPD di daerah. Namun demikian, seluruh proses pembangunan ditargetkan selesai bulan Nopember 2009 sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan. Jadi sampai saat ini belum ada kendala yang cukup signifikan terkait dengan realisasi anggaran

Tugas:
Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pelaksanaan tugasnya menyelenggarakan kekuasaan Negara.

Fungsi:

• Pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada residen dan Wakil Presiden dalam pelaksanaan tugasnnya menyelenggarakan kekuasaan negara.
• Penyiapan naskah-naskah Presiden dan Wakil Presiden.
• Koordinasi pemberian pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden.
• Koordinasi pemberian dukungan teknis dan administrasi epada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
• Penyelenggaraan administrasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan dan atau pangkat PNS di lingkungan Sekretariat Negara dan Pejabat Negara.
• Pemberian dukungan teknis dan administrasi serta analisis dalam rangka penyiapan izin prakasa dan penyelesaian rancangan Undang-undang, PP Pengganti Undang-undang dan PP, serta pemberian pertimbangan kepada Sekretaris Kabinet dalam penyusunan rancangan Peraturan Presiden.
• Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan Presiden dan Wakil Presiden.
• Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Visi:
Terwujudnya Sekretariat Negara yang profesional, transparan dan akuntabel dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada Presiden dan Wakil Presiden.

Misi:

• Memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi yang prima kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan kekuasaan negara.
• Memberikan pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang optimal kepada Presiden dan Wakil Presiden.
• Memberikan dukungan teknis dan administrasi secara efektif kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas AD, AL, AU.
• Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan.
• Meningkatkan kualitas SDM, sarana dan prasarana Sekretariat Negara

• Memelihara Dan Memantapkan Keutuhan Negara Kestuan Republik Indonesia;
• Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, Dan Bernegara:
• Memantapkan Efektifitas Dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Desentralistik;.
• Memantaapkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Efektif, Efisien, Akuntansi Dan Auditabel;
• Memantapkan Sistem Politik Dalam Negeri Yang demokratis Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
• Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Dalam Aspek Ekonomi, Sosial Budaya, Dan Politik;
• Mengembangkan Keserasian Hubungan Pusat-Daerah, Antar Daerah Dan Antar Kawasan, Serta Kemandirian Daerah Dalam Pengelolaan Pembangunan secara Berkelanjutan Dan Berbasis Kependudukan

inilh program-program yang di selenggarakan oleh kementerian koperasi yang akan di laksanakan atau sudah yang di laksanakan